demokrasi liberal

A. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL
a. KABINET NATSIR (6 September 1950 -
21 Maret 1951)
Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh
partai Masyumi.
* Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir
* Program :
1. Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman.
2.Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan pemerintahan.
3.Menyempurnakan organisasi Angkatan
Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat
ekonomi rakyat.
5.Memperjuangkan penyelesaian masalah
Irian Barat.
* Hasil :
Berlangsung perundingan antara Indonesia-
Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah
Irian Barat.
* Kendala/ Masalah yang dihadapi :
- Upaya memperjuangkan masalah Irian
Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu
(kegagalan).
-Timbul masalah keamanan dalam negeri
yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh
wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII,
Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
* Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut
pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai
DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan
pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut
disetujui parlemen sehingga Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
b. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3
April 1952)
Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan
PNI.
* Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo
* Program :
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2.Mengusahakan kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum agraria agar sesuai
dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankanpolitik luar negeri secara bebas
aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam
wilayah RI secepatnya.
* Hasil :
Tidak terlalu berarti sebab programnya
melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi
perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan
programnya, seperti awalnya program
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin
keamanan dan ketentraman
* Kendala/ Masalah yang dihadapi :
· Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara
Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan
Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran.
Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan
militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia
berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).
Dimana dalam MSA terdapat pembatasan
kebebasan politik luar negeri RI karena RI
diwajibkan memperhatiakan kepentingan
Amerika.
Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah
melanggar politik luar negara Indonesia yang
bebas aktif karena lebih condong ke blok barat
bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke
dalam blok barat.
·Adanya krisis moral yang ditandai dengan
munculnya korupsi yang terjadi pada setiap
lembaga pemerintahan dan kegemaran akan
barang-barang mewah.
· Masalah Irian barat belum juga teratasi.
·Hubungan Sukiman dengan militer kurang
baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan
pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
* Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas
tindakan Sukiman sehingga mereka menarik
dukungannya pada kabinet tersebut. DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa
Sukiman harus mengembalikan mandatnya
kepada presiden.
c. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3
Juni 1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet
yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam
biangnya.
* Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo
* Program :
1. Program dalam negeri :
Menyelenggarakan pemilihan umum
(konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan
kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan
rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Programluar negeri : Penyelesaian masalah
hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian
Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan
politik luar negeri yang bebas-aktif.
* Hasil : -
* Kendala/ Masalah yang dihadapi :
ü Adanya kondisi krisis ekonomi yang
disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang
eksport Indonesia sementara kebutuhan impor
terus meningkat.
ü Terjadi defisit kas negara karena penerimaan
negara yang berkurang banyak terlebih setelah
terjadi penurunana hasil panen sehingga
membutuhkan biaya besar untuk mengimport
beras.
üMunculnya gerakan sparatisme dan sikap
provinsialisme yang mengancam keutuhan
bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa
ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke
daerah yang tidak seimbang.
üTerjadi peristiwa 17 Oktober 1952.
Merupakan upaya pemerintah untuk
menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga
muncul sikap tidak senang dikalangan partai
politik sebab dipandang akan membahayakan
kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan
munculnya masalah intern dalam TNI sendiri
yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H
Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang
Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai
penggantian KSAD kepada menteri pertahanan
yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen
sehingga menimbulkan perdebatan dalam
parlemen. Konflik semakin diperparah dengan
adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel
Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di
Sulawesi Selatan.
Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di
berbagaidaerah menuntut dibubarkannya
parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin
Nasution menghadap presiden dan menyarankan
agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut
ditolak.
Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut
diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan
perang dan mengecam kebijakan KSAD.
Inti peristiwaini adalah gerakan sejumlah perwira
angkatan darat guna menekan Sukarno agar
membubarkan kabinet.
üMunculnya peristiwa Tanjung Morawa
mengenai persoalan tanah perkebunan di
Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian
KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing
untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-
tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli
yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa
Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera
Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada
tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan
untuk mengusir para petani liar Indonesia yang
dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin
tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah
dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan
senjata dan beberapa petani terbunuh.
Intinyaperistiwa Tanjung Morawa merupakan
peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian
dengan para petani liar mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
* Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah
mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia
terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus
mengembalikan mandatnya pada presiden.